GASSTAMNEWS.COM - Mahasiswa Muhammadiyah Pemetang Siantar menduga tiga orang Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Simalungun, yakni Ketua KPU Simalungun Johan dan dua lainnya Faisal Hamzah serta Maratua Hutapea dikendalikan salah satu caleg DPRD Simalungun terpilih berinisial ARS.
Hal itu diungkapkan Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Pematangsiantar (DPD IMM) yang juga Koordinator Koalisi Pemuda Siantar Simalungun (KOPASIS) Bill Fatah Nasution kepada wartawan di Sekretariat Kopasis di Jalan H Ulakma Sinaga Rambut Merah, Rabu (15 5/2024) sekitar pukul 13.00 WIB.
Menurut Bill, fakta di lapangan, tiga mobil komisioner ditemukan terparkir di rumah calon legislatif terpilih yakni ARS, di Jalan Masjid Al Iman Nagori Karang Sari, Kecamatan Gunung Maligas, sekitar Rabu (15 5/2024) dini hari, pukul 00.30. WIB.
Bill menilai, kejadian itu telah mencederai etika seorang komisioner KPU yang seharusnya melakukan rekrutmen secara jujur dan adil, namun dalam penetapan badan Ad Hoc itu sendiri, diduga kuat bahwa ARS telah menitipkan sejumlah nama untuk dijadikan sebagai PPK di seluruh Kabupaten Simalungun, dimana ARS juga dikenal dekat dengan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung (ADK).
Lanjutnya, saat ini pihaknya terus menyoroti dan memperkuat serta mengumpulkan bukti-bukti agar PPK terpilih bukan merupakan hasil titipan atau cawe-cawe dari Caleg terpilih ARS, melainkan dipilih berdasarkan kapasitas dan kemampuan yang tepat serta mampu bekerja dengan independensi yang jelas.
“Saat ini, kami akan terus menyoroti dan memperkuat serta mengumpulkan bukti-bukti agar PPK yang terpilih bukan merupakan hasil titipan atau cawe cawe dari caleg terpilih ARS. Namun dipilih berdasarkan kapasitas dan kapabilitasnya yang layak dan nantinya mampu bekerja dengan independensi yang jelas,” katanya.
Bill menegaskan, bukti-bukti yang nantinya sudah dikumpulkan akan segera dilaporkan ke KPU Sumut, KPU RI, dan DKPP RI agar para komisioner mendapat sanksi yang setimpal atas perbuatannya, dan juga bila tidak ada klarifikasi lengkap maka pihaknya akan mendatangi kantor KPU Kabupaten Simalungun.
“Bukti yang nantinya telah dikumpulkan akan langsung kita laporkan ke KPU Sumut, KPU RI, dan DKPP RI agar para komisioner tersebut menerima sanksi yang setimpal atas perbuatannya,” tutupnya.(*).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar