 |
| Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri melalui Program Penguatan dan Pemerintahan Desa Regional Management Consultant (P3PD RMC) Papua Barat Daerah kembali menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur perangkat desa dan kelembagaan desa pada 21 Agustus-28 September 2024 di Papua Barat. |
GASSTAMNEWS.COM - Kegiatan ini dibuka resmi serentak secara virtual oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pemerintahan Desa, Dr. La Ode Ahmad P Bolombo, M.Si. yang menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan program strategis pemerintah pusat untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan aparatur desa di seluruh Indonesia.
Sementara itu, Koordinator P3PD RMC Papua Barat, Kasan Pribadi dalam keterangan tertulisnya di Manokwari, (23/8/2024) menjelaskan, kegiatan pelatihan ini mengundang para Kepala Desa, Sekretaris Desa, Sekretaris Kampung, Ketua Badan Permusyawaratan Kampung, dan Ketua PKK dari 884 Desa yang tersebar di Kabupaten Pegunungan Arfak, Manokwari Selatan, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Kaimana, Sorong, Sorong Selatan, Raja Ampat dan Maybrat.
“Pelatihan kita bagi menjadi 6 gelombang setiap minggu dan digelar serentak di 3 titik yakni Manokwari, Kaimana dan Sorong. Para peserta akan diberikan materi kepemimpinan, pencegahan antikorupsi, penyusunan rencana Pembangunan, pengelolaan keuangan dan materi lainnya selama 4 hari kegiatan.” ujar Kasan Pribadi sembari menjelaskan kegiatan ini bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sebagai tenaga pelatih.
Nantinya diharapkan dengan adanya pelatihan ini dapat memberikan peningkatan kapasitas aparat desa dalam mengelola pemerintahan desa dan meningkatkan kualitas belanja desa sehingga desa dapat semakin mandiri, sejahtera dan inovatif.
Sementara itu, salah satu peserta pelatihan, Kepala Kampung Masabui, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan, Yosias Kamer mengaku sangat bersyukur dengan adanya pelatihan ini karena menambah wawasan dan kapasitas mereka.
“Dengan adanya pelatihan ini kami menjadi mengerti kewenangan desa, tata cara menyusun peraturan desa, RKP desa, program PKK dan Posyandu serta pengembangan wirausaha desa lewat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),’’ Ujar Yosias mewakili para peserta.
Penulis. Tim
Tidak ada komentar:
Posting Komentar