SIMALUNGUN (GASSTAMNEWS.COM)– Penggunaan Dana Desa Nagori Talun Saragih, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, tahun anggaran 2024 menjadi sorotan. LSM Geram Banten Indonesia, melalui Ilham Syaputra selaku Ketua DPD Sumut, menyoroti sejumlah kejanggalan dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang dibuat oleh Pangulu Nagori Talun Saragih.
Berdasarkan data yang dihimpun, beberapa pos anggaran yang telah direalisasikan antara lain:
- **Pembangunan/Rehabilitasi Jembatan Desa** – Rp 220.074.900
- **Pengelolaan Lingkungan Hidup (Operasional Kebersihan & Pengadaan Mesin Babat)** – Rp 10.688.000
- **Pembangunan/Peningkatan Jalan Usaha Tani (Pembuatan Bronjong)** –
Rp 113.958.450
- **Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan Balita, Bumil, Lansia, Insentif Kader, dan Operasional PKD)** –
Rp 31.781.100
- **Penyuluhan dan Pelatihan Kesehatan (Rembuk Stunting, e-HDW, dan Insentif KPM)** – Rp 10.500.000
- **Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa** – Rp 7.500.000
- **Pengadaan Ternak Kambing** –
Rp 32.800.000
- **BLT Dana Desa (32 KK)** – Rp 38.400.000
- **Pelatihan Kepemudaan & Kegiatan Bela Negara** – Rp 7.500.000
- **Pelatihan Paralegal Hukum** –
Rp 7.500.000
Ilham Syaputra menegaskan bahwa pihaknya dalam waktu dekat akan melaporkan dugaan kejanggalan ini secara resmi kepada Aparat Penegak Hukum (APH) di Kabupaten Simalungun agar dilakukan investigasi lebih lanjut.
"Kami meminta APH turun langsung ke lokasi untuk memverifikasi realisasi anggaran ini. Kami menduga ada ketidaksesuaian antara laporan dan kondisi di lapangan,".Ujar Ilham kepada media.
Hingga berita ini diterbitkan, Pangulu Nagori Talun Saragih dan Camat Kecamatan Bosar Maligas belum memberikan tanggapan terkait realisasi Dana Desa tahun 2024. Media ini akan terus mengawal perkembangan kasus ini dan memberikan informasi terbaru kepada publik.
(Team)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar