SIMALUNGUN (GASSTAMNEWS.COM)-Pembangunan saluran drainase dan plat duiker di Huta 1, Nagori Jawa Baru, Kecamatan Hutabayuraja, Kabupaten Simalungun, diduga bermasalah. Dugaan penyimpangan anggaran ini mendapat sorotan dari LSM Geram Banten Indonesia, yang menyatakan akan segera melayangkan surat resmi kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk meminta pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa.
Ketua DPD Sumut LSM Geram Banten Indonesia, Ilham Syaputra, mengungkapkan bahwa proyek yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2024 ini memiliki pagu sebesar Rp 108.459.350, dengan spesifikasi drainase tipe 40/50/50 sepanjang 150 meter. Namun, ia menduga terjadi penyelewengan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), khususnya pada daftar harga bahan dan alat yang tercantum.
Ilham menyoroti sejumlah item dalam RAB yang diduga tidak sesuai dengan harga pasar atau bahkan tidak dibelanjakan oleh Pangulu Nagori Jawa Baru. Beberapa item yang dipermasalahkan antara lain:
- Cangkul 2 bh seharga Rp 85.000
- Sekop + gagang 2 bh seharga Rp 85.000
- Gerobak sorong 1 bh seharga Rp 700.000
- Raskam 4 bh seharga Rp 20.000
- Martil 1 kg (2 bh) seharga Rp 75.000
- Sendok semen 4 bh seharga Rp 20.000
- Selang 1 bh seharga Rp 265.000
- Ember cor 12 bh seharga Rp 15.000
Total keseluruhan anggaran untuk alat-alat tersebut diperkirakan mencapai Rp 1.990.450. Namun, menurut Ilham, peralatan tersebut masih tersedia sebagai aset di kantor Pangulu, sehingga menimbulkan dugaan bahwa anggaran tersebut tidak dibelanjakan sebagaimana mestinya.
Selain itu, Ilham juga mempertanyakan penggunaan anggaran untuk biaya umum sebesar 3 persen atau sekitar Rp 2.879.000. Anggaran ini diperuntukkan bagi insentif pelaksanaan kegiatan, biaya rapat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), dokumentasi proyek, alat tulis, serta cetak papan proyek. Ia menduga sebagian dari dana tersebut tidak digunakan sesuai peruntukannya.
Ilham menegaskan bahwa dalam waktu dekat, pihaknya akan mengajukan surat resmi kepada APH untuk meminta pemeriksaan terhadap LPJ Dana Desa Nagori Jawa Baru.
"Kami akan segera melayangkan surat kepada APH agar LPJ Dana Desa Nagori Jawa Baru diperiksa. Kami ingin memastikan apakah anggaran benar-benar digunakan sesuai RAB atau ada indikasi penyimpangan,".Ujar Ilham.
Hingga berita ini diterbitkan, Pangulu Nagori Jawa Baru serta pihak Dinas terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai dugaan penyimpangan ini.
Kasus ini menjadi perhatian publik, mengingat Dana Desa seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang transparan dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat. Aparat berwenang diharapkan segera menindaklanjuti laporan ini agar tidak ada penyalahgunaan dana yang merugikan masyarakat Nagori Jawa Baru.
(Team)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar